Home / Parlementarial

Selasa, 23 September 2025 - 08:20 WIB

Nasir Djamil: Inti dari Restorasi Polri, Memulihkan Keadaan Menjadi Sehat Kembali

mm Redaksi

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai harapan publik terhadap kepolisian yang bersih, adil, dan humanis masih terbuka lebar. Ia menekankan pentingnya restorasi Polri sebagai kelanjutan reformasi yang telah berjalan sejak pemisahan Polri dari ABRI.

“Inti dari restorasi, menurut saya, adalah memulihkan keadaan yang ‘sakit’ di tubuh Polri menjadi ‘sehat’ kembali,” kata Nasir dalam keterangan resmi, Senin (22/9/2025).

Menurutnya, proses reformasi Polri sudah dimulai sejak era Presiden keempat Abdurrahman Wahid yang menempatkan Polri di bawah Presiden. Kebijakan itu kemudian diformalkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Langkah ini memberi Polri kewenangan luas dan kemandirian untuk menentukan arah kebijakan yang lebih humanis.

Nasir menilai konsep “Promoter” (profesional, modern, dan terpercaya) serta “Presisi” (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan) sudah menunjukkan tanda-tanda transformasi. Namun, ia menekankan bahwa restorasi dibutuhkan untuk menuntaskan masalah mendasar.

“Tim Transformasi Reformasi Kepolisian yang dibentuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diharapkan mampu mengevaluasi dan memulihkan sistem karier agar ideal. Dalam konteks meritokrasi, perlu langkah nyata memperbaiki dan mengembalikan sistem karier yang baik dan benar,” ujarnya.

Ia mengutip survei GoodStats 2025 yang menunjukkan 80,5 persen masyarakat ingin polisi bersih dari pungli dan suap, 70,1 persen berharap polisi adil dan profesional, dan 39,1 persen menginginkan polisi lebih humanis serta dekat dengan masyarakat.

Upaya restorasi harus dibarengi niat tulus dan keinginan kuat untuk memperbaiki, mengembalikan, dan memulihkan agar prinsip kepolisian profesional benar-benar hadir,” tambahnya.

Nasir menilai kepemimpinan yang menjadi teladan, pembenahan sistem, dan perubahan kultur adalah kunci untuk menumbuhkan budaya hukum yang responsif dan akomodatif terhadap kepentingan masyarakat.

“Slogan ‘Polri untuk masyarakat’ yang kerap kita temukan di spanduk kantor-kantor polisi semoga menjadi kenyataan tanpa syarat,” tutupnya.

Share :

Baca Juga

Parlementarial

Tgk Agam Sabang: Beasiswa Anak Yatim Adalah Hak, Bukan Pilihan

Parlementarial

Ketua DPRK Abdul Muchti: Jaga Kondusivitas untuk Aceh Besar yang Lebih Baik

Parlementarial

Pimpinan DPRA apresiasi Kapolda Aceh atas pengerahan K9 ke perbatasan

Parlementarial

DPRA Minta KIP Aceh Segera Siapkan Berkas Usulan Pelantikan Gubernur Aceh

Parlementarial

Senator Aceh Tgk Ahmada Kunjungi Pasien Bocor Jantung Asal Abdya di Jakarta, Berikan Dukungan dan Bantuan

Parlementarial

Tunjuk Putra Daerah sebagai Kapolda, Nasir Djamil Apresiasi Kapolri

Parlementarial

Ketua DPRK Aceh Besar Dorong Percepatan Proyek Jalan Jantho-Keumala

Parlementarial

DPR Aceh Gelar Santunan Anak Yatim Menyambut Ramadhan 1446 H