Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya pada Rabu (5/11/2025) melaksanakan eksekusi terhadap terpidana Hamidah, S.Pd., M.Pd., mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Dua. Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8215 K/Pid.Sus/2025 terkait perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 hingga 2022. Pelaksanaan eksekusi berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, Aceh.
Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, melalui Kasi Intelijen Hafrizal, S.H., M.H., kepada awak media menjelaskan, bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari terpidana dan memperbaiki amar putusan sebelumnya terkait uang pengganti. Dalam putusan tersebut, Hamidah diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp377.888.128, yang dikompensasikan dengan uang sitaan dalam jumlah yang sama, sehingga tidak ada sisa uang pengganti yang harus dibayar. Selain itu, terpidana juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.
Lanjut Hafrizal dimana Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidair satu bulan kurungan terhadap Hamidah. Ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dalam hal ini, Hafrizal juga menjelaskan bahwa Hamidah selaku kepala sekolah sekaligus penanggung jawab manajemen dana BOS SMP Negeri 1 Bandar Dua, terbukti telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. Berdasarkan hasil penyelidikan, perbuatan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp377,8 juta. Tindakan tersebut bertentangan dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.
Menurut Hafrizal, proses hukum terhadap Hamidah berjalan sesuai prosedur dan tanpa hambatan. “Selama penyelidikan hingga pelaksanaan eksekusi, terpidana bersikap kooperatif dan memberikan keterangan dengan jujur serta terbuka kepada penyidik, penuntut umum, maupun majelis hakim,” ujarnya.
Kejaksaan Negeri Pidie Jaya menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Hafrizal menambahkan, pihaknya akan terus mengawal setiap kasus yang merugikan keuangan negara demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Pidie Jaya.
