Banda Aceh – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan sejumlah masukan dan catatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027.
Catatan tersebut disampaikan Tuanku Muhammad selaku pelapor Banggar DPRK Banda Aceh dalam Rapat Paripurna di Ruang Utama Gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (13/8/2026).
Dalam laporannya, Tuanku Muhammad menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal Kota Banda Aceh terhadap dana transfer. Porsi pendapatan transfer mencapai 70,56 persen dari total pendapatan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada angka 28,37 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Jika tidak dikelola secara hati-hati, ketergantungan terhadap dana transfer berpotensi menimbulkan utang belanja pada tahun berikutnya.
Banggar juga meminta kebijakan tagging dalam dana transfer 2027 diteliti secara seksama dan Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan penjelasan secara lebih rinci terkait kebijakan tersebut.
Banggar Minta Belanja Modal Tepat Sasaran
Tuanku Muhammad menyebutkan, belanja modal Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp100.495.336.284 atau sekitar 6,97 persen dari total belanja daerah.
Banggar meminta agar belanja modal benar-benar diarahkan pada pembangunan aset yang dibutuhkan masyarakat, dapat dimanfaatkan secara optimal, serta memiliki kepastian pemeliharaan dan manfaat jangka panjang.
“Secara khusus, Badan Anggaran meminta agar Pemerintah Kota memberikan prioritas terhadap jalan dan konektivitas, drainase dan pengendalian banjir, air bersih, persampahan, sarana kesehatan, fasilitas pendidikan, pedestrian, ruang publik serta infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Tuanku Muhammad.
Ia juga meminta seluruh OPD pengelola PAD menyusun langkah strategis untuk meningkatkan realisasi PAD sesuai target yang telah ditetapkan.
Selain itu, penertiban area pedestrian diminta dilakukan secara berkelanjutan oleh dinas terkait karena masih ditemukan perilaku oknum yang menggunakan fasilitas pedestrian tidak sebagaimana mestinya.
Dorong Penanganan Pengangguran dan Sektor Kelautan
Banggar juga meminta program-program yang disusun Banda Aceh Academy (BAA) turut difokuskan pada kegiatan yang dapat membantu menurunkan angka pengangguran di Kota Banda Aceh.
Menurut Tuanku Muhammad, sektor kelautan merupakan salah satu potensi yang dimiliki Banda Aceh. Salah satunya adalah kawasan tambak yang terdapat di sejumlah wilayah.
Namun, ia menilai kondisi lahan tambak di Kecamatan Kutaraja saat ini cukup memprihatinkan. Karena itu, Banggar meminta Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh untuk mendukung program Gampong Nelayan yang digagas pemerintah pusat.
“Badan Anggaran meminta agar Dinas PUPR dapat berkolaborasi dengan PDAM terkait pipanisasi yang belum tuntas di Gampong Ilie dan kawasan Alue Naga. Banggar juga meminta dinas untuk menindaklanjuti kondisi drainase di wilayah Doy, Ie Masen Kayee Adang, kawasan Pasar Tani yang selalu tergenang dan banjir pada saat hujan,” ujar Tuanku Muhammad.
Banggar juga meminta usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang menjadi perhatian Pemerintah Kota. Setidaknya, dua usulan dari setiap kecamatan diharapkan dapat ditetapkan sebagai prioritas setiap tahun sehingga program tersebut dapat direalisasikan secara bertahap.
Tuanku Muhammad mengatakan, pelayanan dasar seperti air bersih, jalan dan drainase untuk penanganan banjir harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota.
Soroti Parkir dan Rusunawa
Terkait kondisi tepi jalan di wilayah Kota Banda Aceh yang banyak digunakan sebagai area parkir, Banggar meminta Dinas Perhubungan melakukan pengecekan berkala terhadap lokasi parkir yang dikelola.
Menurutnya, jika kondisi tersebut dibiarkan, keberadaan kendaraan yang parkir di badan jalan dapat mengganggu pengguna jalan dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
“Keberadaan rusunawa yang merupakan salah satu sektor penyumbang PAD untuk Kota Banda Aceh tentu harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang representatif. Untuk itu kami meminta kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mengalokasikan anggaran biaya rehab dan pemeliharaan rusunawa,” sebut Tuanku Muhammad.
Di sektor persampahan, Banggar meminta Dinas Lingkungan Hidup berinovasi dalam pemungutan retribusi sampah melalui sistem digital atau non-tunai menggunakan aplikasi e-Resam untuk mengoptimalkan capaian PAD.
Dinas terkait juga diminta melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi armada pengangkut sampah, khususnya truk yang sudah mengalami keropos, agar cairan atau limbah tidak tercecer di jalan saat proses pengangkutan.
Taman Putroe Phang dan CCTV Jadi Perhatian
Banggar juga meminta pemeriksaan berkala terhadap kondisi pepohonan yang sudah rapuh atau rawan tumbang dan berpotensi membahayakan masyarakat.
Selain itu, revitalisasi Taman Putroe Phang dinilai perlu segera dilakukan karena kondisi taman tersebut disebut sudah kotor dan tidak tertata.
Banggar berharap taman tersebut dapat kembali menjadi salah satu destinasi wisata kota sekaligus ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Ketersediaan CCTV juga diminta mendapat perhatian dari OPD terkait untuk memantau kondisi kota, khususnya dari sisi keamanan dan ketertiban di kawasan taman kota, pasar, serta lokasi keramaian lainnya.
Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh juga diminta melakukan inventarisasi kembali terhadap gedung atau bangunan yang tidak fungsional maupun terbengkalai di wilayah Kota Banda Aceh.
Inventarisasi tersebut dinilai penting untuk memastikan bangunan yang sudah tidak digunakan tidak membahayakan masyarakat sekaligus tidak memperburuk wajah kota.
Terkait bangunan escape building dan bangunan lainnya yang terbengkalai, Banggar meminta pemerintah mencari inovasi agar aset tersebut dapat dimanfaatkan kembali.
Perbaikan Layanan RSUD Meuraxa
Banggar juga meminta RSUD Meuraxa secara bertahap melakukan perbaikan sarana dan prasarana pada ruang perawatan kelas I hingga IV agar pelayanan kepada pasien semakin baik.
RSUD Meuraxa juga diminta memasukkan pengadaan hibah kursi roda dan tongkat bagi warga ber-KTP Banda Aceh ke dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah sakit.
“Perbaiki dan tingkatkan layanan kepada masyarakat sehingga RSUD Meuraxa menjadi RS rujukan utama dibandingkan dengan RS yang baru hadir,” ujar Tuanku Muhammad.
Di sektor pendidikan, Banggar meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) serius dalam pengaturan, penempatan, dan rotasi kepala sekolah agar mutu pendidikan Kota Banda Aceh semakin baik.
Dinas Pendidikan juga diminta berupaya menciptakan sekolah unggul di setiap zona sehingga terjadi pemerataan mutu siswa dan sekolah.
“Badan Anggaran meminta BPSDM untuk serius dalam hal pengaturan, penempatan dan rotasi kepala-kepala sekolah agar mutu dan kualitas pendidikan Kota Banda Aceh benar-benar semakin baik. Meminta Dinas Pendidikan agar berupaya menciptakan sekolah unggul di setiap zona sehingga terjadi pemerataan mutu siswa dan sekolah,” kata politisi PKS itu.
Dorong Peran Muhtasib dan Job Fair
Banggar selanjutnya meminta dinas terkait terus mendorong peran muhtasib gampong dalam upaya preventif mencegah maksiat.
Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) juga diminta mengkaji kembali besaran honorarium muhtasib gampong yang menjalankan fungsi pengawasan amar ma’ruf nahi munkar di tingkat masyarakat.
Di bidang ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja diminta kembali mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Job Fair sebagai wadah yang menjembatani para fresh graduate, pencari kerja, masyarakat, dan dunia usaha.
Sementara itu, besaran dukungan bagi panglima laot juga diminta disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan beban tugas yang mereka emban, khususnya dalam mendampingi masyarakat nelayan.
Pengawasan SPPG dan Depot Air Isi Ulang
Di sektor kesehatan, Banggar meminta Dinas Kesehatan melakukan pengawasan secara kontinu terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah ada maupun yang akan dibentuk.
Pengawasan tersebut mencakup kondisi dapur serta sumber air yang digunakan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar dan harapan.
“Badan Anggaran meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan secara kontinu terhadap SPPG yang sudah ada dan yang akan dibentuk, bagaimana kondisi dapur dan sumber air yang digunakan sehingga program MBG yang digagas oleh Pemerintah benar-benar berjalan sesuai harapan. Begitu juga terhadap depot-depot air isi ulang agar dicek kandungan logam besi, kapur dan zat lainnya yang dapat membahayakan bila dikonsumsi,” tutur Tuanku Muhammad.
Rapat paripurna yang berlangsung mulai pukul 16.30 WIB tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh Daniel Abdul Wahab, didampingi Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, ST dan Wakil Ketua II Dr. Musriadi.
Turut hadir Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal serta seluruh anggota DPRK Banda Aceh.(*)
