Meulaboh – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM., bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat, Fadly Octora, ST., meninjau langsung progres pembangunan sejumlah ruas jalan dan jembatan di Kecamatan Kaway XVI dan Kecamatan Pante Ceureumen, Rabu (29/7/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek infrastruktur tahun anggaran 2026 berjalan sesuai rencana sekaligus menyusun skala prioritas pembangunan jalan pada tahun anggaran 2027.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati bersama jajaran Dinas PUPR mengecek satu per satu proyek yang sedang dikerjakan, yang telah selesai dibangun, hingga ruas jalan yang diusulkan menjadi prioritas pembangunan tahun depan.
Beberapa lokasi yang ditinjau di antaranya pembangunan Jembatan Alue Tampak di Kecamatan Kaway XVI, ruas Jalan Teupin Panah, peningkatan Jalan Alue Lhee–Teuladan, Jalan Lhok Sari–Berdikari di Kecamatan Pante Ceureumen, ruas jalan menuju SMK Perikanan, serta peningkatan Jalan Desa Pulo Teungoh–Ketambang.
Bupati Tarmizi mengatakan, peninjauan lapangan penting dilakukan agar pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi riil, terutama di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Selama beberapa hari ini kami bersama Dinas PUPR turun langsung ke lapangan untuk mengecek jalan yang sedang dikerjakan, yang akan dikerjakan, dan yang telah selesai dikerjakan tahun ini. Sekaligus kami melihat langsung titik-titik yang menjadi rencana pembangunan tahun depan,” ujarnya.
Menurut Tarmizi, anggaran pembangunan jalan pada tahun 2027 diperkirakan hanya mampu membiayai pembangunan sekitar dua kilometer ruas jalan. Karena itu, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan jalan penghubung dan ruas utama yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Karena anggaran tahun depan semakin kecil, hanya sekitar dua kilometer, maka kita harus membangun jalan yang benar-benar menjadi prioritas di setiap kecamatan. Semua harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, penentuan skala prioritas harus dilakukan secara objektif agar pembangunan berjalan merata, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, banyak masyarakat mengharapkan seluruh ruas jalan yang rusak segera diperbaiki. Namun, pemerintah harus menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi anggaran yang tersedia.
“Tantangan kita adalah bagaimana membangun sebanyak mungkin ruas jalan dengan kemampuan keuangan yang terbatas. Karena itu saya harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan prioritas pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
