Sigli – Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Kanda Juadi, S.Kel., M.Si., menegaskan pentingnya peran Pj Bupati Pidie, Drs. Samsul Azhar, dalam menyelesaikan tuntutan ribuan tenaga honorer guru non-ASN yang mendesak pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini disampaikan terkait aksi demonstrasi ribuan guru honorer di halaman Gedung DPRK Pidie pada Senin (13/1/2025).
Ribuan guru honorer berkumpul di Gedung Meusapat Ureung Pidie sebelum bergerak bersama menuju Gedung DPRK. Mereka mengusung berbagai spanduk yang mencerminkan keluhan dan harapan, seperti “Operator Sekolah Kerja Lembur, Namun Tidak Diperhatikan” dan “Yth Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Kami Mohon Alihkan Status Kami Honorer Menjadi PPK Penuh.”
Kanda Juadi, S.Kel., M.Si., menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun, tetapi belum mendapatkan kepastian status sebagai PPPK. “Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan martabat para guru yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di Pidie,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, bersama Ketua Komisi V DPRK Pidie, Jufriadi, menerima perwakilan pendemo di Ruang Paripurna DPRK. Beberapa tenaga honorer bahkan menangis ketika menyampaikan keluhan, mengingat mereka telah mengabdi hingga 20 tahun tanpa jaminan diangkat menjadi PPPK.
Kanda Juadi, S.Kel., M.Si., mengingatkan, sebagai kepala daerah, Pj Bupati Pidie tidak boleh lepas tangan dari tanggung jawab ini. “Drs. Samsul Azhar harus proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Kemenpan RB, untuk memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer di Pidie,” tegasnya.
Ia juga mengkritik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pidie, Yusmadi, S.Pd., M.Pd., yang dinilai harus lebih serius menangani permasalahan ini. “Jangan sampai Kadis Pendidikan terlihat lalai dalam memperjuangkan hak tenaga honorer. Ini bukan hanya tentang administrasi, tapi juga tentang kesejahteraan dan keadilan tenaga kerja yang selama ini menjadi motor penggerak pendidikan di Pidie,” tandasnya.
Kanda Juadi juga menambahkan bahwa upaya kolektif dari seluruh pihak, termasuk DPRK dan masyarakat, sangat penting untuk memberikan tekanan kepada pemerintah agar segera mengatasi persoalan ini. “Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kesejahteraan mereka adalah investasi bagi masa depan generasi Pidie,” pungkasnya.
Aksi demo yang diakhiri dengan doa bersama ini menjadi momentum penting bagi tenaga honorer untuk memperjuangkan hak mereka. Hasil pertemuan dengan Kemenpan RB, sebagaimana dijanjikan oleh Ketua DPRK Pidie, akan menjadi harapan baru bagi ribuan guru yang mendambakan pengangkatan sebagai PPPK di tahun 2024. (*)
