Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh terus memperkuat peran Da’i Perbatasan sebagai langkah strategis untuk mencegah masuknya pengaruh misionaris di wilayah perbatasan, khususnya pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Zahrol Fajri, mengatakan kondisi pascabencana ini membuat kondisi sosial dan psikologis masyarakat semakin rentan. Sehingga kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pendekatan keagamaan kepada masyarakat terdampak.
“Kondisi pascabencana membuat psikologis masyarakat sangat rentan. Di sinilah peran Da’i Perbatasan menjadi sangat krusial sebagai penguat iman, penenang batin, sekaligus penjaga akidah umat, terutama di wilayah perbatasan yang rawan masuknya misi keagamaan dari luar,” kata Zahrol dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, sejak awal terjadinya bencana, DSI Aceh telah memberikan perhatian khusus kepada para Da’i Perbatasan yang turut terdampak musibah.
Beberapa hari setelah bencana, DSI Aceh secara langsung mengantarkan bantuan kemanusiaan yang secara khusus diperuntukkan bagi para Da’i Perbatasan, terpisah dari porsi bantuan untuk masyarakat umum.
“Para Da’i Perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan akidah umat. Oleh karena itu, mereka mendapatkan perhatian khusus, termasuk bantuan kemanusiaan yang kami salurkan langsung pascabencana,” ujarnya.
Selain bantuan kemanusiaan, DSI Aceh juga secara aktif memantau kondisi para Da’i Perbatasan di lapangan serta mengadvokasi berbagai kebutuhan administrasi dan kesejahteraan mereka. Mulai dari proses pemberkasan PPPK, honorarium, hingga pemenuhan hak-hak lainnya tetap diupayakan berjalan meski dalam kondisi darurat.
Di tengah keterbatasan pascabencana, DSI Aceh terus mendorong para Da’i Perbatasan agar tetap menjalankan tugas dakwah dan pembinaan keagamaan. Menurut Zahrol, masyarakat yang mengalami trauma dan tekanan psikologis pascabencana membutuhkan penguatan iman dan pendampingan spiritual yang intensif.
Ia menambahkan, tantangan dakwah di wilayah perbatasan semakin berat dengan maraknya persoalan murtad, aliran sesat, serta gangguan akidah lainnya, yang diperparah oleh kondisi bencana.
“Karena itu, Pemerintah Aceh menilai keberadaan Da’i Perbatasan harus terus diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan,” tuturnya.
Sebagai langkah jangka menengah dan panjang, lanjut Zahrol, DSI Aceh juga berencana kembali mengadvokasi pembangunan rumah dinas bagi Da’i Perbatasan pada tahun 2026. Program ini dinilai penting agar para Da’i dapat tinggal menetap di wilayah tugasnya dan menjalankan pembinaan keagamaan secara lebih optimal.
Ia berharap, dengan dukungan kemanusiaan, penguatan administrasi, serta perencanaan fasilitas yang lebih memadai, para Da’i Perbatasan dapat terus menjadi garda terdepan dalam menjaga akidah umat, memperkuat ketahanan spiritual masyarakat, dan membantu pemulihan sosial pascabencana di wilayah perbatasan Aceh.
“Rumah dinas bagi Da’i Perbatasan sangat penting agar mereka dapat tinggal menetap di wilayah tugasnya dan lebih optimal dalam menjalankan pembinaan keagamaan. Ini akan terus kami perjuangkan,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
