Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS di Kota Banda Aceh sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menangani HIV/AIDS.
Komite tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi berbagai pihak agar penanganan HIV/AIDS berjalan lebih efektif, termasuk dalam aspek sosialisasi, edukasi, pencegahan, serta pengendalian di tengah masyarakat.
Usulan itu disampaikan Irwansyah setelah mendengarkan penjelasan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) se-Aceh mengenai kondisi terkini HIV/AIDS dan TBC di Banda Aceh. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Menurut Irwansyah, penanganan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dunia usaha, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Saya mendorong agar segera dibentuknya Komite Penanggulangan AIDS. Nanti masalah ini dapat dikendalikan, dikelola, dan diperbaiki lewat kolaborasi bersama,” ujar Irwansyah.
918 Kasus HIV/AIDS Sejak 2008
Irwansyah menyebutkan berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, terdapat 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh yang tercatat sejak 2008.
Sementara itu, hingga akhir Juli 2026 telah ditemukan 43 kasus baru HIV/AIDS di Banda Aceh.
Menjawab kebutuhan dukungan DPRK terhadap program penanganan AIDS dan TBC yang disampaikan Adinkes, Irwansyah menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan, baik dalam aspek penganggaran maupun sebagai fasilitator koordinasi dengan berbagai pihak.
Adinkes juga mendorong lembaga dan instansi untuk melakukan skrining HIV/AIDS secara internal sebagai salah satu langkah deteksi dini.
Menindaklanjuti hal tersebut, Irwansyah mencetuskan gagasan untuk mengundang instansi dan perusahaan yang berada di Banda Aceh dalam sebuah forum bersama di DPRK Banda Aceh.
Melalui forum tersebut, lembaga dan perusahaan diharapkan memiliki langkah serta komitmen yang sama dalam menghadapi persoalan HIV/AIDS dan TBC.
Adinkes Fokus Tangani HIV/AIDS dan TBC
Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya memfokuskan program pada penanganan HIV/AIDS, TBC, dan malaria.
Namun, pada tahap awal, kegiatan lebih diprioritaskan pada HIV/AIDS dan TBC melalui sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, serta penggalangan dukungan dari berbagai pihak.
Pengurus Adinkes Aceh, dr. Rayhan, yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, menyampaikan bahwa kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh perlu mendapat perhatian serius.
Sejak 2008 hingga saat ini tercatat 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 226 orang merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di Banda Aceh.
Saat ini terdapat 21 layanan pengobatan HIV/AIDS di Banda Aceh dari total 115 layanan yang tersedia di seluruh Aceh. Layanan tersebut antara lain tersedia di RSUD dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Umum Meuraxa, Puskesmas Meuraxa dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya.
Dr. Rayhan juga mengungkapkan sebanyak 140 pasien HIV/AIDS telah meninggal dunia. Sementara sejak Januari hingga akhir Juli 2026, tercatat 43 kasus baru HIV/AIDS di Banda Aceh.
Ia menyebut terdapat sejumlah faktor risiko penularan HIV yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan.
TBC Juga Jadi Perhatian
Selain HIV/AIDS, Adinkes turut menyoroti kasus TBC di Banda Aceh. Media Yulizar mengatakan TBC merupakan penyakit menular yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan secara menyeluruh.
Menurutnya, apabila terdapat satu penderita TBC dalam satu rumah, anggota keluarga lainnya juga perlu menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kemungkinan penularan serta mendapatkan penanganan sesuai ketentuan.
“Jika dalam satu rumah ada lima, satu positif TBC, maka empat lainnya juga harus minum obat,” ujarnya.
Ia menilai salah satu langkah penting dalam pengendalian TBC adalah memperbanyak kegiatan skrining, baik di lingkungan masyarakat maupun di instansi pemerintah dan swasta.
Dalam pertemuan tersebut, Adinkes juga meminta dukungan DPRK Banda Aceh dalam penyediaan anggaran untuk kegiatan skrining, sosialisasi, edukasi, serta kampanye pencegahan HIV/AIDS dan TBC.
Selain itu, Adinkes berharap perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat ikut mendukung upaya pencegahan kedua penyakit tersebut, termasuk bagi karyawan dan keluarganya.
DPRK Dukung Penguatan Koordinasi
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, menilai HIV/AIDS masih menjadi ancaman serius yang membutuhkan penanganan bersama.
Menurutnya, temuan 43 kasus baru sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026 menunjukkan perlunya langkah yang lebih terkoordinasi.
Ia mengingatkan bahwa Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang cukup aktif menjalankan berbagai program. Karena itu, Musriadi mendukung usulan pembentukan komite khusus sebagaimana disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh.
Menurut Musriadi, pengendalian HIV/AIDS maupun TBC harus melibatkan berbagai lembaga dan instansi agar upaya pencegahan, penanganan, serta pengendalian kasus dapat berjalan lebih efektif.
“Kita membutuhkan kerja bersama dan koordinasi lintas sektor agar penanganan HIV/AIDS dan TBC tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya. (*)
