Banda Aceh – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr. (Han), menerima audiensi dari Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bidang Isu Strategis, Bapak Fajrimei A. Gofar, beserta rombongan di ruang kerjanya, pada Selasa (21/1/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Pangdam IM menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. “Kami merasa terhormat atas kunjungan ini, dan kami siap mendukung langkah-langkah yang direncanakan, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian non-yudisial pelanggaran berat HAM,” ujar Pangdam.
Dalam audiensi ini, Bapak Fajrimei A. Gofar memaparkan maksud dan tujuan kunjungannya, yakni membahas pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran berat Hak Asasi Manusia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023. Salah satu implementasinya adalah pembangunan Memorial Living Park di Kabupaten Pidie yang telah selesai pada tahun 2024.
Beliau menjelaskan bahwa peresmian Memorial Living Park direncanakan akan dilaksanakan pada Februari 2025. Memorial ini menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai HAM sekaligus upaya penyelesaian secara bermartabat atas isu-isu masa lalu yang berkaitan dengan pelanggaran berat HAM di Indonesia.
“Melalui peresmian ini, kami berharap dapat menunjukkan komitmen pemerintah dalam penyelesaian persoalan HAM secara damai dan inklusif, serta memberikan ruang refleksi bagi masyarakat untuk terus menghormati nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Fajrimei.
Menanggapi pemaparan tersebut, Mayjen TNI Niko Fahrizal menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Kementerian Hukum dan HAM. Beliau menegaskan bahwa Kodam IM akan berkontribusi aktif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan peresmian Memorial Living Park.
“Kodam Iskandar Muda senantiasa mendukung setiap langkah pemerintah dalam menjaga dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk penyelesaian persoalan HAM secara damai dan konstruktif. Kami siap membantu, baik dalam aspek koordinasi maupun pengamanan selama acara peresmian berlangsung,” kata Pangdam.
Beliau menambahkan bahwa pembangunan Memorial Living Park merupakan langkah penting dalam menciptakan harmoni sosial di Aceh. “Kami berharap memorial ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap HAM, tetapi juga menjadi pengingat bagi generasi mendatang untuk terus memperjuangkan keadilan dan kedamaian,” imbuhnya.
Dengan berlangsungnya pertemuan ini, diharapkan peresmian Memorial Living Park pada Februari 2025 dapat terlaksana dengan baik dan menjadi tonggak penting dalam penyelesaian isu-isu HAM di Indonesia, khususnya di Aceh.
Audiensi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kodam Iskandar Muda, antara lain Asintel Kasdam IM, Danpomdam IM, Kakumdam IM, Kapendam IM, dan Waaslog Kasdam IM. Sementara dari pihak Kementerian Hukum dan HAM, turut hadir Bapak Stanislaus Wena (Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional), Bapak Febrianto Hendy (Kasubdit Pembelaan HAM), Bapak Erlangga Kristanto Hendratono (Analis Hukum Ahli Pertama), Ibu Eva Lutfiati Latifah (Analis Hukum Ahli Pertama), serta beberapa pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, termasuk dua orang ADC.
