Aceh Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menggelar Rapat Paripurna Ketujuh Masa Sidang Ketiga Tahun 2026 dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRK Aceh Barat, Hj. Siti Ramazan, S.E., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan anggaran tahun 2027 menjadi bagian penting dalam upaya menyinkronkan program pemerintah daerah serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengatakan, dalam pelaksanaan anggaran tahun 2026 masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, pembahasan APBK 2027 perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, khususnya program-program yang bersifat mendesak serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, proses pembahasan anggaran juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua DPRK Aceh Barat juga meminta seluruh anggota dewan agar mengikuti setiap rangkaian agenda pembahasan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.
Selain itu, ia berharap Bupati Aceh Barat dapat mengarahkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengikuti proses pembahasan anggaran secara sungguh-sungguh dan tidak diwakilkan.
Ia juga meminta agar kepala OPD dan pejabat terkait memprioritaskan keikutsertaan dalam pembahasan APBK serta menghindari perjalanan dinas selama proses pembahasan berlangsung, sehingga agenda dapat berjalan lancar.
Pada kesempatan tersebut, pimpinan DPRK selanjutnya mempersilakan Bupati Aceh Barat untuk menyampaikan sambutan sekaligus menyerahkan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK Tahun Anggaran 2027 kepada pimpinan DPRK untuk dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran bersama TAPK dan OPD terkait.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan pembangunan daerah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat.
