Jakarta — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (14/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center, Gedung B Lantai 2, Kemendagri RI, Jakarta.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, didampingi jajaran pimpinan Kementerian Dalam Negeri. Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Suharyanto, serta para kepala dan wakil kepala daerah dari provinsi-provinsi di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Dalam forum strategis tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas langkah konkret percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, khususnya akibat banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir. Pembahasan mencakup sinkronisasi data kerusakan, percepatan penyaluran bantuan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan adaptif dalam proses pemulihan pascabencana, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
“Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip cepat, tepat, dan akuntabel. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat terdampak segera bangkit dan aktivitas sosial-ekonomi dapat pulih,” ujar Fadhlullah.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan pendampingan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan dan teknis pelaksanaan di lapangan.
“Aceh membutuhkan dukungan berkelanjutan, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pemulihan jangka menengah dan panjang. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan,” tambahnya.
Melalui rakor ini, pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.
Editor: Redaksi
