Pidie Jaya – Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya menilai penanganan bencana banjir oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya semakin menunjukkan ketidakmampuan dan ketidaksiapan kepala daerah dalam mengelola krisis. Alih-alih fokus pada pemulihan masyarakat, kebijakan yang diambil justru memperlihatkan kebingungan arah serta lemahnya pemahaman terhadap tahapan penanggulangan bencana.
Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, Dedi Saputra, kepada awak media pada kamis (29/1), ia menyebutkan bahwa kebijakan yang diambil Bupati Pidie Jaya selama ini lebih bersifat asumtif dan tidak berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
“Apa yang dilakukan Bupati hari ini mencerminkan ketidakmampuan membaca situasi. Kebijakan diambil tanpa berpijak pada realitas korban. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk kegagalan dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegas Dedi.
Ia menyoroti keputusan memperpanjang masa tanggap darurat hingga lima kali yang dinilai sudah tidak relevan. Menurutnya, fase darurat telah lama berakhir, namun pemerintah daerah gagal beralih ke tahap yang lebih penting, yakni recovery dan rekonstruksi.
“Perpanjangan masa darurat justru memperlihatkan ketidaktahuan pemerintah daerah tentang manajemen bencana. Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan, pembangunan kembali, bukan status darurat yang berkepanjangan tanpa kejelasan,” katanya.
Dedi juga mengingatkan bahwa keterlambatan masuk ke fase recovery berpotensi membuat Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak efektif dan rawan tidak tepat sasaran. Ia menuntut agar penggunaan BTT segera dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
“BTT harus transparan. Jangan sampai anggaran besar habis tanpa dampak nyata bagi korban. Publik berhak tahu ke mana anggaran itu digunakan,” tegasnya.
Berdasarkan temuan di lapangan, Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya mencatat bahwa sebagian besar warga terdampak banjir justru memilih bertahan dan kembali ke tempat tinggal mereka, bukan direlokasi. Namun ironisnya, kebutuhan utama seperti pembersihan permukiman justru tidak menjadi prioritas pemerintah.
Lebih jauh, sejumlah hunian sementara (huntara) yang telah selesai dibangun hingga kini belum dapat ditempati korban banjir. Kondisi ini dinilai sebagai bukti nyata buruknya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan pemerintah pusat.
“Huntara sudah ada, tapi tidak bisa digunakan. Ini menunjukkan kekacauan koordinasi dan lemahnya kepemimpinan daerah dalam mengelola pascabencana,” lanjut Dedi.
Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya juga mengkritik keras sikap pemerintah daerah yang dinilai lebih sibuk dengan kegiatan seremonial ketimbang kerja nyata di lapangan.
“Rakyat tidak butuh seremoni. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata. Jika bupati terus mempertontonkan ketidaksiapan seperti ini, maka penderitaan korban akan terus berlarut,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk segera melakukan evaluasi total, menghentikan pendekatan simbolik, serta fokus pada pemulihan nyata yang berpihak kepada masyarakat terdampak.
“Jika pemerintah daerah terus gagal membaca situasi, maka rakyat berhak mempertanyakan kapasitas kepemimpinan Bupati Pidie Jaya,” pungkasnya.
