Meulaboh – Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM kembali melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Aceh Barat.
Dalam kunjungan kerja ke Jakarta, Jumat (24/7/2026), Tarmizi didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat bertemu dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) serta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU.
Tarmizi mengatakan, pertemuan tersebut turut dihadiri Dirjen SDA Mayjen Arnold bersama sejumlah direktur dan kepala balai untuk membahas berbagai usulan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
“Usulan kami meliputi lanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci, pembangunan jaringan irigasi sekunder dan tersier, pengaman tebing sungai, kolam retensi, serta pembangunan jalan dan jembatan,” kata Tarmizi.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2026 Aceh Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar dari Dirjen SDA yang akan digunakan untuk pembangunan pengaman tebing serta jaringan irigasi sekunder dan tersier.
Menurutnya, nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp10 miliar.
“Untuk Irigasi Lhok Guci masih dalam tahap pembahasan terkait besaran anggaran tahun ini. Pada tahun 2025 lalu, program tersebut memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp35 miliar,” ujarnya.
Selain itu, Tarmizi juga membahas dukungan pembangunan infrastruktur jalan bersama Direktorat Jenderal Bina Marga.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Aceh Barat memperoleh Instruksi Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp14 miliar untuk pembangunan Jalan RGM Meureubo.
“Tahun ini dari sejumlah usulan yang kami sampaikan baru satu paket yang dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran. Kami berharap dua paket dapat disetujui sehingga total anggaran yang diterima mencapai Rp28 miliar,” katanya.
Sementara untuk penanganan pengaman tebing dan muara yang terdampak bencana, Tarmizi menyebutkan akan didukung melalui program Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Besaran anggaran serta item pekerjaan masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran lanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci diperkirakan masih mencapai sekitar Rp2,5 triliun, sedangkan pembangunan kolam retensi membutuhkan dana sekitar Rp300 miliar.
Menurut Tarmizi, selain kendala teknis, efisiensi anggaran di Kementerian PU juga menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur tersebut.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Kementerian PU tengah membahas alternatif pembiayaan melalui skema Loan atau pinjaman luar negeri yang difasilitasi pemerintah pusat.
“Dalam waktu dekat Kementerian PU akan melakukan pembahasan teknis bersama Bappenas terkait skema tersebut,” ujarnya.
Terkait pembangunan kolam retensi, Tarmizi menjelaskan saat ini masih dalam proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang melibatkan sejumlah balai teknis, di antaranya Balai Teknik Pantai Buleleng Bali, Balai Teknik Sungai Solo, serta Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan Bandung.
“Baru-baru ini kami telah menugaskan Kepala Dinas PUPR Aceh Barat untuk berkoordinasi langsung dengan balai-balai teknis tersebut agar proses perencanaan dapat segera diselesaikan,” pungkasnya.
