Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk meminta perhatian khusus terhadap keandalan pasokan listrik di Kota Banda Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan karena Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki berbagai objek dan fasilitas vital yang membutuhkan pasokan listrik andal. Gangguan kelistrikan di ibu kota provinsi dinilai dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor di Aceh.
Surat tersebut diserahkan Daniel, didampingi Ketua Fraksi NasDem DPRK Banda Aceh, Abdul Rafur, kepada Anggota Pemangku Kepentingan Bidang Industri Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Ir. Sripeni Inten Cahyani, MM, IPM, ASEAN Eng, di Kantor DEN, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Dewan Energi Nasional (DEN) merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan energi nasional.
Daniel mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyikapi kondisi kelistrikan di Banda Aceh yang belakangan kerap mengalami pemadaman. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pemerintahan, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi.
Menurut Daniel, kondisi tersebut menunjukkan sistem kelistrikan Kota Banda Aceh masih sangat bergantung pada sistem interkoneksi regional Aceh. Ketika terjadi gangguan pada subsistem di wilayah lain, Banda Aceh dinilai belum memiliki mekanisme proteksi yang memadai untuk mencegah dampaknya meluas.
“Kita meminta kepada Kementerian ESDM agar ke depan jangan sampai ketika terjadi gangguan kelistrikan di wilayah lain yang jauh dari Banda Aceh, justru Banda Aceh ikut mengalami pemadaman total. Kondisi itu sangat merugikan,” ujar Daniel.
Ia berharap, meskipun terjadi gangguan pada sistem interkoneksi regional, pasokan listrik di Banda Aceh tetap aman atau setidaknya tersedia sistem cadangan yang mampu menjaga kontinuitas layanan.
Daniel mengingatkan, sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh memiliki fungsi strategis, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat layanan kesehatan rujukan regional, pendidikan, serta kegiatan ekonomi di Aceh.
Dalam surat tersebut, Daniel meminta agar Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai zona kelistrikan prioritas di Aceh dengan standar keandalan dan sistem proteksi yang lebih tinggi.
Politikus Partai NasDem tersebut juga meminta PT PLN (Persero) merancang dan mengimplementasikan skema islanding system di Kota Banda Aceh. Melalui skema tersebut, ketika terjadi gangguan pada sistem interkoneksi regional Aceh, Banda Aceh diharapkan tetap dapat mempertahankan kontinuitas pasokan listrik secara mandiri.
Selain itu, Daniel mendorong pembangunan pembangkit listrik siaga permanen di Kota Banda Aceh untuk menjamin keberlangsungan operasional pemerintahan dan layanan publik yang bersifat vital ketika terjadi gangguan pada sistem kelistrikan.
Daniel juga meminta dilakukan audit teknis terhadap sistem kelistrikan di Kota Banda Aceh. Audit tersebut meliputi kapasitas beban, keandalan jaringan, serta sistem proteksi kelistrikan sebagai dasar penyusunan rencana penguatan sistem secara terencana dan berkelanjutan.
Ia berharap pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM maupun PT PLN (Persero) dapat merespons permintaan tersebut karena merupakan aspirasi masyarakat Banda Aceh.
Menurutnya, apabila usulan tersebut direalisasikan, manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat Banda Aceh, tetapi juga dapat berdampak positif bagi wilayah Aceh secara keseluruhan.
“Pemadaman listrik berulang yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi,” tambahnya.
Daniel menilai pemadaman listrik yang terus berulang juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap keandalan energi di Banda Aceh. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat pertumbuhan ekonomi serta minat investor untuk berinvestasi.
Karena itu, masyarakat Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi berharap adanya penguatan sistem kelistrikan yang lebih adaptif, memiliki proteksi yang baik, serta ketahanan tinggi terhadap berbagai potensi gangguan.
Daniel menambahkan, dengan dukungan Kementerian ESDM, penguatan sistem kelistrikan di Kota Banda Aceh dapat diwujudkan secara bertahap.
Ia meyakini ketahanan energi yang semakin baik di Banda Aceh dan wilayah sekitarnya akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Aceh. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
DEN Siap Tindak Lanjuti
Merespons penyerahan surat tersebut, Dr. Sripeni Inten Cahyani selaku anggota DEN menyambut baik usulan yang disampaikan DPRK Banda Aceh.
Menurutnya, persoalan keandalan sistem kelistrikan di daerah strategis seperti Banda Aceh perlu dikaji secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Surat ini akan kami sampaikan kepada Menteri ESDM dan kepada para pemangku kepentingan lainnya,” tegas Dr. Sripeni.
Sebagai tindak lanjut, DEN menyatakan akan menjadwalkan kunjungan kerja ke Aceh dalam waktu dekat. Kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung kondisi sistem kelistrikan, menghimpun data teknis, serta berdialog dengan para pemangku kepentingan di daerah sebelum menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi jangka panjang agar Banda Aceh memiliki sistem pasokan listrik yang lebih tangguh dan andal serta mampu tetap beroperasi ketika terjadi gangguan.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRK Banda Aceh, Abdul Rafur, mengatakan sudah saatnya Banda Aceh sebagai kota yang terus berkembang memiliki kemandirian listrik.
“Pasokan listrik yang terjamin ikut memastikan kemajuan dan pertumbuhan kota,” kata Abdul Rafur.
(*)
