Banda Aceh – Masyarakat Aceh menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru untuk mendorong kesejahteraan dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Aceh yang berpihak pada rakyat. Dalam hal ini, penting bagi berbagai elemen masyarakat untuk turut mengawal kebijakan eksekutif agar berjalan efektif.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Koalisi NGO HAM di Ivory Caffe, Stui, Banda Aceh, pada Selasa (25/03/2025).
Diskusi ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Farhan Zain, MA, Deputi Umum BPKS, serta Direktur Eksekutif Forum Bisnis dan Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur. Acara ini ditutup dengan buka puasa bersama sebagai wujud kebersamaan dalam membangun Aceh.
Khairil menyoroti pentingnya dukungan penuh terhadap kebijakan ekonomi Pemerintah Aceh agar pertumbuhan ekonomi berjalan optimal. Ia juga menekankan perlunya jajaran di sekitar Gubernur Aceh untuk bekerja secara profesional dalam membantu mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Masyarakat berharap ada perubahan nyata, terutama dalam sektor ekonomi. Pemerintah perlu terus mendorong perputaran ekonomi yang lebih merata, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” ujar Khairil.
Khairil menambahkan bahwa dalam dua bulan awal kepemimpinan ini, pemerintah perlu bekerja keras dalam menyusun strategi yang tepat untuk mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan layanan kesehatan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) bagi kesejahteraan rakyat Aceh.
Sementara itu, Direktur ForBina, Muhammad Nur, menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankan saat ini sangat menentukan masa depan Aceh. Menurutnya, ini adalah tantangan besar bagi Pemerintah Aceh, terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana Otsus yang tersisa.
“Ke depan, kita perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mengembangkan ekonomi daerah dan menciptakan peluang usaha yang lebih luas,” kata Muhammad Nur.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat agar setiap kebijakan dapat berjalan dengan lancar. “Hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Pusat akan membantu Aceh dalam mendapatkan kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Fajran Zain, MA, Deputi Umum BPKS, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh saat ini memiliki peluang besar untuk melakukan perubahan positif. Dengan kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan dan memiliki tim yang solid, ia optimis bahwa Aceh dapat mencapai kemajuan yang signifikan.
“Meski masih banyak tantangan, Pemerintah Aceh memiliki ruang untuk berdiskusi dengan Pemerintah Pusat guna mengembangkan strategi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” kata Fajran.
Terkait dengan dana CSR perusahaan di Aceh, Fajran mengungkapkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan transparansi dan optimalisasi pemanfaatan dana tersebut agar lebih bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, Pemerintah Aceh saat ini tengah melanjutkan berbagai program strategis yang telah dirancang sebelumnya, termasuk penyelesaian berbagai persoalan ekonomi. “Dukungan dari semua pihak sangat penting untuk membantu Gubernur Aceh dalam merealisasikan visi pembangunan yang telah dicanangkan,” tegas Fajran.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya, ia optimis bahwa Aceh akan mampu menghadapi tantangan ekonomi dan menciptakan masa depan yang lebih sejahtera bagi warganya.
