Banda Aceh – Tokoh permahati James NKRI, yang juga mantan penasehat Gubenur Aceh 2017-2022 meyoroti dugaan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pembangunan Aceh (PEMA) ke luar daerah, di salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jakarta dalam kegiatan perayaan Dies Natalis ke-60, menuai gelombang pertanyaan dari publik.
Menanggapi persoalan di Aceh, James NKRI kepada awak media meyampaikan sikap dan pandangannya yang terjadi saat ini di Aceh. Putra Aceh yang berjulukan kota Juang dan pernah jadi Penasehat Gubernur Aceh sekaligus pengamat strategi politik dan bisnis, mendapat tanggapan serius terkait isu ini.
“Kalau benar dana CSR PEMA dipakai untuk acara di Jakarta, ini sangat jelas pengkhianatan terhadap rakyat Aceh,” kata James NKRI kepada awak media, Senin 8 September 2025.
Menurut James, PEMA merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lahir dari modal rakyat Aceh. Oleh karena itu, segala bentuk tanggung jawab sosial harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Aceh.
“Sesuai aturan, CSR itu untuk masyarakat sekitar perusahaan. Aceh masih punya banyak universitas swasta, sekolah, dan lembaga pendidikan yang butuh dukungan. Kenapa malah lari ke luar? Jangan-jangan saya menduga ada konspirasi dan muslihat tertentu,” ujarnya.
James menegaskan, bantuan keluar daerah baru bisa diterima jika Aceh sudah benar-benar makmur. “Kalau Aceh sudah maju, pendidikan dan ekonomi rakyat terpenuhi, tentu wajar kita bantu saudara di luar. Tapi kenyataannya Aceh masih tertinggal. Jadi menyalurkan CSR ke luar sama saja menutup mata terhadap penderitaan rakyat sendiri,” tegasnya.
Selain isu CSR, James juga menyoroti kabar soal bonus jumbo miliaran rupiah yang disebut cair lewat RUPS Sirkuler pada 24 Juni 2025. Bonus itu bahkan diduga ditarik tunai tanpa laporan resmi.
“Ini sudah dilaporkan ke KPK dan PPATK. Kalau benar, berarti PEMA lebih sibuk mengurus kepentingan segelintir orang ketimbang tugas utamanya untuk rakyat Aceh,” ujar James.
Ia menambahkan, DPR Aceh dan Gubernur Aceh harus segera turun tangan memanggil Direktur Utama PEMA untuk memberikan klarifikasi terbuka. “Rakyat Aceh berhak tahu, PEMA ini kerja untuk siapa? Untuk kesejahteraan Aceh atau hanya untuk elit tertentu dan pihak luar?” pungkasnya.
Editor: Redaksi
