Pidie – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, mendesak aparat terkait mengusut secara tuntas, transparan, dan objektif kasus penembakan yang menewaskan seorang warga, Abzalul Riza, di Desa Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
Desakan tersebut disampaikan Nasir saat turun langsung meninjau lokasi kejadian pada Sabtu (7/11/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan keluarga korban.
Dalam kesempatan tersebut, Nasir menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Abzalul Riza. Ia juga menjenguk sejumlah warga yang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut di RSUD Tgk. Abdullah Syafi’i, Beureunuen.
Di hadapan masyarakat, Nasir menegaskan bahwa peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang harus diproses secara hukum. Menurutnya, keluarga korban berhak memperoleh keadilan dan kepastian hukum atas kejadian tersebut.
“Peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Keluarga almarhum Abzalul Riza berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum,” tegas Nasir.
Selain meninjau lokasi, ia juga mendengarkan berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat, mulai dari kondisi warga yang mengalami luka-luka, kerusakan barang akibat kejadian, hingga tuntutan ganti rugi bagi pihak yang terdampak.
Sebagai bentuk kepedulian, Nasir turut menyerahkan bantuan kepada warga yang mengalami luka-luka serta keluarga almarhum.
Desak Panglima TNI Evaluasi Dandim Pidie
Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Tiro dan elemen mahasiswa di Kabupaten Pidie, Nasir Djamil juga mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengevaluasi dan mencopot Komandan Kodim (Dandim) 0102/Pidie, Letkol Inf Abdul Hadi, dari jabatannya.
Menurut Nasir, dugaan tindakan yang melampaui kewenangan harus diperiksa secara serius dan objektif. Langkah tersebut penting agar seluruh fakta di balik peristiwa Pulo Kenari dapat terungkap serta tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ia juga mendorong pembentukan tim pencari fakta yang melibatkan unsur independen. Tim tersebut diharapkan mampu mengungkap secara terang kronologi kejadian, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan seluruh hak korban dan keluarga mendapatkan perhatian.
Bagi Nasir, penanganan tragedi Pulo Kenari tidak cukup hanya dengan mengungkap pelaku atau pihak yang bertanggung jawab. Lebih dari itu, proses penegakan hukum harus mampu menghadirkan keadilan dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Masyarakat dan keluarga korban berhak mendapatkan keadilan. Karena itu, pengungkapan peristiwa ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak independen,” demikian sikap Nasir Djamil.
Ia berharap aparat terkait dapat menangani kasus tersebut secara profesional, terbuka, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sehingga seluruh persoalan yang ditimbulkan dari peristiwa penembakan di Pulo Kenari dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum.(*)
