BANDA ACEH –Transparansi Tender Indonesia (TTI) menilai pemberantasan tambang ilegal di Aceh tidak akan pernah tuntas apabila aparat penegak hukum (APH) hanya menangkap pekerja lapangan atau menyita alat berat.
Menurut Koordinator TTI Nasruddin Bahar, persoalan utama yang harus dibongkar adalah rantai pasok bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi sumber energi utama beroperasinya alat-alat berat di lokasi tambang ilegal.
Setiap excavator, bulldozer, dump truck, hingga genset membutuhkan pasokan solar dalam jumlah besar setiap hari.
“Tanpa distribusi BBM yang berkelanjutan, aktivitas tambang ilegal tidak mungkin dapat berlangsung dalam waktu lama,” tuturnya kepada Acehstandar.com, melalui rilis, Kamis malam (10/7/2026).
Karena itu, TTI mempertanyakan bagaimana ratusan alat berat di sejumlah lokasi tambang ilegal di Aceh dapat terus beroperasi. Dari mana asal BBM tersebut? Siapa yang memasoknya? Bagaimana proses pengangkutan hingga mencapai lokasi tambang?
“Nah, pertanyaan- pertanyaan ini, harus dijawab melalui penyelidikan yang menyeluruh,” katanya.
Bagi TTI kata Nasruddin Bahar, pengungkapan rantai distribusi BBM ini merupakan pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih besar di balik aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada operator alat berat atau pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari distribusi logistik apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum,” tegasnya.
Koordinator TT Nasruddin Bahar.
Sejalan dengan itu, Polda Aceh sendiri pernah menyatakan bahwa salah satu langkah penting dalam penertiban tambang ilegal adalah memutus distribusi BBM ke lokasi tambang dan memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM di wilayah yang berpotensi menjadi jalur pasokan.
Karena itu TTI mendesak aparat penegak hukum untuk:
– Menelusuri asal-usul BBM yang digunakan pada tambang ilegal.
– Mengusut dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila ditemukan bukti.
– Menelusuri jalur distribusi, penampungan, dan pengangkutan BBM menuju lokasi tambang.
– Menindak setiap pihak yang terbukti terlibat dalam rantai pasok sesuai ketentuan hukum.
Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa publik membutuhkan penegakan hukum yang menyentuh akar persoalan.
“Jika pasokan BBM berhasil diputus, maka alat berat akan berhenti beroperasi. Karena itu, membongkar rantai pasok BBM merupakan langkah strategis untuk menghentikan tambang ilegal secara permanen. Penegakan hukum harus menyasar seluruh jaringan yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti, bukan hanya pelaku di lapangan,” tegasnya.
TTI juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi aktivitas distribusi BBM yang diduga mengarah ke kawasan tambang ilegal serta melaporkan informasi yang didukung bukti kepada aparat penegak hukum.
Menurut TTI, keberhasilan pemberantasan tambang ilegal bergantung pada keberanian membongkar jaringan logistik yang menopang aktivitas tersebut sekaligus memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan berdasarkan pembuktian. (**)
Editor: Redaksi
