Home / Pemerintah

Rabu, 5 Maret 2025 - 10:24 WIB

Wakil Bupati Aceh Besar Ikuti Peluncuran Indikator MCP KPK Tahun 2025

mm Redaksi

Wakil Bupati Aceh Besar Drs Syukri A. Jalil didampingi Plt. Sekretaris Daerah Bahrul Jamil S.Sos M.Si mengikuti Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2025 secara daring dari Aula Sanusi Wahab, Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Rabu (05/03/2025). Foto: Dok. Mc Aceh Besar

Wakil Bupati Aceh Besar Drs Syukri A. Jalil didampingi Plt. Sekretaris Daerah Bahrul Jamil S.Sos M.Si mengikuti Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2025 secara daring dari Aula Sanusi Wahab, Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Rabu (05/03/2025). Foto: Dok. Mc Aceh Besar

Kota Jantho – Wakil Bupati Aceh Besar Drs Syukri A. Jalil didampingi Plt. Sekretaris Daerah Bahrul Jamil S.Sos M.Si, Inspektur Aceh Besar serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah, mengikuti Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2025 secara daring dari Aula Sanusi Wahab, Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Rabu (05/03/2025).

Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention tersebut dilakukan secara simbolis dengan meniup peluit oleh Pimpinan KPK RI, Deputi Bidang Korsup KPK RI, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Inspektur Jenderal Kemendagri.

Baca Juga :  Pj Bupati Iswanto Bersama Warga Kota Jantho Takziah di Kediaman Kepala Bappeda Aceh Besar

Pimpinan KPK RI Setyo Budiyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Menurut Budi, pencegahan yang bersifat preventif seringkali dianggap hal yang sepele, oleh karena itu, penindakan merupakan pencegahan yang paling efektif karena bersifat represif.

“Pencegahan itu sering dianggap sebagai hal yang sepele karena sifatnya hanya preventif bukan represif, tapi kalau sudah represif itu kesannya sudah gaungnya kemana-mana,” ujar Setyo.

Baca Juga :  Wabup Aceh Besar Terima Kunker Kepala KPP Pratama Aceh Besar

Pimpinan KPK RI juga menjelaskan bahwa Pencegahan korupsi bukan hanya penegakan hukum tapi menjalar kesegala hal dan berhubungan dengan berbagai pihak.

“Saya berharap MCP ini bukan hanya sebagai center dari monitoring dari prevention, tapi kita juga menjadikan MCP sebagai sebuah monitoring (hubungan fisik), controlling (hubungan administrasi), surveilance (hubungan geografis) dan prevention (8 fokus area),” harap Setyo.

Sementara, Deputi KPK RI Bidang Koordinasi dan Supervisi Didik Agung Widjanarko menyampaikan bahwa capaian MCP Nasional tahun 2024 berada pada angka 76. Dari 8 area intervensi, satu yang paling rendah adalah dari area pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga :  Komit Dukung Pengendalian Inflasi, Pj Bupati Iswanto Ikuti Rakor dengan Mendagri RI

Penyusunan MCP mempertimbangkan masukan-masukan yang berasal dari MCP 2024 yang lalu, dan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait dan akademisi.

“Dari 8 area pencegahan korupsi daerah, dilakukan inventarisasi permasalahan atau kerawanan korupsi pada masing-masing area dengan 16 sasaran, 3 aspek, dan 111 indikator,” tuturnya.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Pj Bupati Aceh Besar Ajak Masyarakat Rutin Donor Darah

Pemerintah

Sukseskan Operasi Keselamatan Seulawah 2025, Polisi di Pidie Bagikan 200 Stiker

Pemerintah

Plt Sekda Pimpin Upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama di Aceh

Berita

Doa Penyandang Tunanetra di Meulaboh Dikabulkan, Wakil Bupati Serahkan Al-Qur’an Braille Langsung ke Rumah

Pemerintah

Rapim Kodam Iskandar Muda TA 2025, Optimalkan Peran TNI Medukung Pembangunan Nasional

Pemerintah

Hadapi Ramadhan, Plt Sekda Aceh Besar Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Induk Lambaro

Pemerintah

Kapolres Aceh Tamiang Tinjau Keamanan Lapas Kelas II B Kuala Simpang

Pemerintah

Pemprov Aceh Siapkan Lima Strategi untuk Pengentasan Kemiskinan