Home / Pemerintah

Rabu, 5 Maret 2025 - 03:51 WIB

Wakil Bupati Aceh Besar Ikuti Rakor Inflasi dan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal

mm Redaksi

Wakil Bupati Aceh Besar Drs Syukri A Jalil mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah dan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal secara virtual di ruang kerjanya di Kota Jantho, Selasa (04/03/2024). Foto: Dok. MC Aceh Besar

Wakil Bupati Aceh Besar Drs Syukri A Jalil mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah dan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal secara virtual di ruang kerjanya di Kota Jantho, Selasa (04/03/2024). Foto: Dok. MC Aceh Besar

Kota Jantho – Wakil Bupati Aceh Besar Drs Syukri A Jalil mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah dan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal secara virtual di ruang kerjanya di Kota Jantho, Selasa (04/03/2024).

Agenda nasional yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri itu, membahas dua isu utama yaitu strategi pengendalian inflasi dan percepatan sertifikasi halal, yang dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Turut diikuti unsur Forkopimda dan kepala OPD serta anggota TPID Aceh Besar.

Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga strategi ekonomi nasional. Dengan mayoritas penduduk dunia yang beragama Islam, sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Namun, ironisnya, Indonesia masih tertinggal dalam produksi dan ekspor produk halal dibandingkan negara-negara non-Muslim seperti Brasil dan India. Survei menunjukkan bahwa 87,2% masyarakat Indonesia lebih memilih produk bersertifikat halal, menandakan pentingnya jaminan kehalalan dalam membangun kepercayaan konsumen.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, Haikal Hasan, menyoroti potensi besar industri halal. Nilai pasar produk halal dunia mencapai Rp20.640 triliun pada 2024, namun Indonesia baru menguasai 3,2% dari total nilai tersebut.

Wakil Bupati Syukri mengatakan Pemerintah Aceh Besar melalui Dinas Perindustrian UKM dan Perdagangan, selama ini telah mendorong serta mendampingi UKMM melalui pendamping halal untuk sertifikasi halal. “Menundaklanjuti arahan Mendagri, kita akan terus meningkatkan sertifikasi halal produk UMKM di Aceh Besar,” katanya.

Beberapa pelaku UMKM telah merasakan manfaat sertifikasi halal, seperti pengusaha keripik, pisang rakit, dan bolen Aceh Besar yang berhasil menembus pasar Nasional pada PON Aceh – Sumut kemarin. Namun demikian, tantangan besar masih ada, seperti banjirnya produk halal impor dari Korea dan China yang masih menguasai pasar domestik.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Pj Bupati Aceh Besar Ikuti Zoom Meeting Rapat Penyelesaian Penataan Tenaga Non ASN dengan Mendagri

Pemerintah

Pemko Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry

Parlementarial

Ketua DPRA Silaturrahmi dengan Ketua MKD DPR RI di Banda Aceh

Pemerintah

Tinjau Progres TMMD di Kodim 0112/Sabang : Asops Kasad beri Tali Asih untuk Warga

Pemerintah

Bripda Rizky Eka Priatama Raih Medali Perak Kejuaraan FORKI Karate Championship Aceh 2025

Pemerintah

Pangdam IM Resmi Tutup Rapim TA 2025: Tekankan Soliditas dan Profesionalisme Prajurit

Parlementarial

Anggota DPRA Desak Evaluasi Daycare Usai Kasus Kekerasan Balita di Banda Aceh

Pemerintah

Terima Kunjungan Relawan Red Cross Norwegia, PJ Gubernur Safrizal: Semua Berkat Partisipasi Anda