Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, S.T., mengajak seluruh pelaku usaha di sektor pariwisata untuk bersinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan demi memajukan pariwisata di Ibu Kota Provinsi Aceh.
Hal tersebut disampaikan Irwansyah pada Rabu (24/6/2026), menyusul meningkatnya tren kunjungan wisatawan ke Banda Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Ia menekankan tiga poin krusial yang harus dijaga bersama: pelayanan prima, jaminan keamanan, dan pembersihan kawasan wisata dari praktik pungutan liar (pungli).
Kenyamanan Wisatawan Adalah Kunci Utama
Menurut Irwansyah, sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, kesan pertama yang didapatkan oleh wisatawan saat berkunjung akan menentukan keberlanjutan industri ini.
Baca Juga : Ketua DPRA Aceh Desak Pemerintah Pusat Memenuhi Tuntutan Rakyat Aceh
”Kita ingin setiap wisatawan yang datang ke Banda Aceh membawa pulang cerita yang indah. Pelaku usaha—baik perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pemandu wisata—harus memberikan pelayanan terbaik berbasis kearifan lokal kita yang ramah dan islami,” ujar Irwansyah.
Ia menambahkan bahwa keramahan khas masyarakat Aceh harus menjadi nilai jual utama yang membuat rindu para pelancong untuk kembali berkunjung.
Menjamin Keamanan dan Menolak Keras Pungli
Selain pelayanan, faktor keamanan menjadi sorotan utama Ketua DPRK. Wisatawan harus merasa aman dan terlindungi sejak mereka menginjakkan kaki di Banda Aceh hingga kembali ke daerah asal.
Baca Juga : DPRK Banda Aceh Minta Layanan Trans Koetaradja Segera Diaktifkan Kembali
Namun, Irwansyah menggarisbawahi bahwa ancaman terbesar bagi reputasi pariwisata daerah sering kali datang dari hal-hal kecil yang dibiarkan, seperti praktik pungli, tarif parkir yang tidak wajar, hingga pemaksaan jasa tertentu dengan harga selangit (getok harga).
Komitmen Bersama Bebas Pungli:
Transparansi Tarif: Meminta seluruh pengelola destinasi dan pelaku usaha memasang daftar harga resmi (kuliner, tiket masuk, parkir) secara terbuka.
Pengawasan Ketat: Mendorong Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Satpol PP/WH serta aparat penegak hukum untuk rutin berpatroli di titik-titik rawan.
Sanksi Tegas: Meminta pemerintah kota tidak segan-segan mencabut izin usaha atau menindak tegas oknum yang kedapatan melakukan pungli.
Baca Juga : Tim Pansus DPRK Aceh Besar Kaji Perubahan Status Hutan Lindung
Kolaborasi Lintas Sektor
Irwansyah mengingatkan bahwa memajukan pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan kerja pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas sadar wisata (Pokdarwis), dan masyarakat sekitar objek wisata.
”Pariwisata yang maju akan berdampak langsung pada peningkatan omzet UMKM kita. Kuliner laku, penginapan penuh, kerajinan tangan dicari. Jadi, mari kita jaga bersama ‘rumah’ kita ini dari tindakan-tindakan tidak terpuji yang bisa merusak nama baik Banda Aceh,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, politisi muda ini berharap Banda Aceh dapat terus bersaing sebagai destinasi wisata religi, sejarah, dan kuliner unggulan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.
Editor: Redaksi
