Banda Aceh – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Aceh, Kamaruddin Abu Bakar akhirnya mempertemukan dua tokoh yang berseteru yaitu ketua DPRA Zulfadhli dengan Wakil Gubernur Fadhlullah akibat ragam persepsi terhadap pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) sehingga mendapat kritik pedas dari ketua dan anggota DPRA.
Namun Kamaruddin yang akrab disapa Abu Razak mengajak kedua pihak saling berdamai dan semua pihak juga diminta untuk kembali fokus bekerja sama membangun Aceh.
Hal itu disampaikan Abu Razak saat pertemuan antara keduanya yakni Ketua DPRA, Tgk Zulfadhli, dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh). Peristiwa ini menandai telah terjadi rekonsiliasi antara kedua pemimpin tersebut.
“Alhamdulillah, sudah rekonsiliasi,
keduanya sudah berdamai dan saling memaafkan,” tutur Abu Razak.
Hal itu diungkapkan Abu Razak usai pertemuan yang berlangsung di kediamannya pada Senin (24/2/2025).
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh yang berperang penting dalam mencairkan suasana dan mendorong semangat kebersamaan untuk membangun Aceh.
Mereka yang ikut berperan adalah H. Sulaiman Abda, Tgk Anwar, Tgk M. Yunus, dan Hendri Muliana, serta Juanda Jamal.
Seperti diketahui publik, sebelumnya, hubungan antara Ketua DPRA dan Wakil Gubernur Aceh sempat memanas terkait penunjukan Alhudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh.
Ketua DPRA Zulfadhli menilai dan menyatakan bahwa penunjukan Alhudri tersebut tidak sah dan batal demi hukum, bahkan menuding penunjukan itu penuh intrik dan adanya keterlibatan dua politisi Gerindra di balik keputusan tersebut.
Namun pada pertemuan itu Abu Razak dengan bijak menyampaikan bahwa mengesampingkan perbedaan dan fokus pada kerjasama demi kepentingan rakyat Aceh jauh lebih penting.
Untuk itu ia pun mengingatkan bahwa loyalitas utama harus diberikan kepada bangsa Aceh dan negara, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat luas.
Pada moment tersebut, baik Ketua DPRA maupun Wakil Gubernur Aceh sepakat untuk mengedepankan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.
“Nah, langkah yang sepakati ini kita harapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” imbuhnya.
Abu Razak yang juga ketua KONI Aceh ini juga mengimbau semua pihak untuk menghentikan perdebatan yang dapat memecah belah, baik di media massa maupun media sosial.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu dalam memajukan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh).
Rekonsiliasi antara Ketua DPRA dan Wakil Gubernur Aceh ini diharapkan menjadi momentum positif bagi pemerintahan Aceh.
“Kita harapkan dengan bersatunya kedua pemimpin ini, maka berbagai program pembangunan ke depan dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Terakhir Abu Razak menegaskan kolaborasi yang harmonis antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Aceh.
Masyarakat pun menaruh harapan besar agar sinergi ini dapat membawa perubahan nyata dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Aceh ke depan.***
