Banda Aceh – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyiapkan lima program pengentasan kemiskinan Aceh pada 2025. Program ini diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mayarakat Aceh.
Kepala Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek, mengatakan, lima langkah yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui keberlanjutan program JKA (Jaminan Kesehatan Aceh).
“Kemudian, program keluarga harapan (PKH), bantuan beras, pembangunan rumah duafa, dana bos dan serta bantuan ekonomi lainnya,” kata T Ahmad Dadek, Jumat (3/1/2025).
Untuk strategi kedua, kata dia, adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin lewat bantuan UMKM, dan kegiatan lainnya yang dapat membantu menaikkan pendapatan, termasuk pelatihan kerja.
Ketiga, mengendalikan kebutuhan pokok, seperti melakukan operasi pasar dan pelaksanaan pasar murah, sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok yang sudah disubsidi pemerintah.
Selanjutnya, meminimalisir ekonomi biaya tinggi dengan pembangunan jalan yang menghubungkan lintasan provinsi dan di daerah terpencil, sehingga terjadinya konektivitas.
“Kelima masalah membantu pasca bencana, karena bencana juga menyumbang kemiskinan, jadi kita ada kegiatan bantuan darurat bencana,dan pasca bencana. Misalnya, membantu modal usaha,” ujarnya.
“Secara garis besar, ada lima strategi seperti itu yang kita lakukan dalam hal penanggulangan kemiskinan,” tambahnya.
Terkait persoalan kemiskinan, ia memastikan bahwa Pemerintah Aceh memegang dua sumber data utama, yakni survei Badan Pusat Statistik (BPS), dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Kemudian, Pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan dapat diturunkan sebesar 0,5 persen dari total saat ini mencapai 14,23 persen atau berjumlah 804.530 orang.
“Target pengurangan angka kemiskinan kita, kalau saat ini sekitar 14,23 persen. Kita harapkan jumlahnya bisa turun minimal 0,5 pada 2025. Tetapi, kalau bisa satu digit, Alhamdulillah,” imbuhnya.
Dadek menegaskan, target utama Pemerintah Aceh dalam penanggulangan kemiskinan berfokus pada perbaikan pendapatan masyarakat, terutama yang sudah terdaftar di DTKS.
Ia mengingatkan, penurunan angka kemiskinan di Aceh tidak bisa hanya mengandalkan dana dari pemerintah saja, tetapi perlu keterlibatan seluruh masyarakat.
“Misalnya hasil produksi padi meningkat, kita membantu bibit, pupuk, kelancaran irigasi mengalir baik, harga sawit juga terjaga baik. Semua itu juga menyumbang kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan ini, jelas dia, Pemerintah Aceh sudah sangat terbuka terkait kegiatan yang dilaksanakan.
Menurut dia, Pj Gubernur Aceh juga telah mempublikasikan penerima calon rumah duafa, dan mengumumkan rekrutmen calon tenaga kerja yang dilatih serta pemagangan.
Kemudian, penyaluran bantuan dari Baitul Mal Aceh saat ini juga sudah sangat terbuka. Pemprov Aceh pun terus mencoba melibatkan seluruh masyarakat dalam kesempatan setiap programnya.
Ia juga mengingatkan kepala SKPA di Aceh dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan seperti pemberian bantuan usaha harus berorientasi pada DTKS atau data kemiskinan ekstrem lainnya.
“Jadi semua pejabat pemerintah tentunya harus fokus ke sana, karena data orang miskin sudah tersedia dalam DTKS tersebut,” pungkas T Ahmad Dadek.
