Banda Aceh,- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berkomitmen penuh mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Bumi Serambi Mekkah. Komitmen ini diwujudkan dengan memfasilitasi gelaran Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Selasa (19/5).
Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRA, Zulfadhli, A.Md , jajaran pimpinan dan fraksi DPRA , serta seluruh pimpinan dan fraksi DPR Kabupaten/Kota se-Aceh. Sementara dari pihak KPK-RI, hadir Kepala Satgas I.1 mewakili Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, Harun Hidayat, beserta anggota tim satgas lainnya.
Pertemuan strategis ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat KPK-RI Nomor B/2717/KSP.00/70-72/05/2026 tertanggal 6 Mei 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPK dalam melakukan koordinasi, supervisi, serta pengawasan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Dalam sambutannya, Ketua DPRA Zulfadhli menekankan bahwa upaya pencegahan (preventif) jauh lebih utama dan efektif dibandingkan dengan langkah penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.
“Dalam menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, DPRA berkomitmen penuh menjadi mitra strategis Pemerintah Aceh dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Zulfadhli.
Ia juga berharap melalui paparan dan sesi diskusi yang diberikan oleh tim KPK-RI, seluruh pimpinan legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh dapat memperluas wawasan dan pengalaman dalam membentengi daerah dari praktik-praktik korupsi. Sinergi yang kuat antarlembaga legislatif ini diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Di akhir acara, setelah melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang produktif , Ketua DPRA menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim KPK-RI serta seluruh legislator se-Aceh yang hadir.
“Mari kita buktikan bahwa kekuatan sebuah pemerintahan bukan diukur dari besarnya kekuasaan, melainkan dari kuatnya integritas dan keberpihakan kepada rakyat. Aceh yang maju hanya dapat dibangun dengan kejujuran, kebersamaan, dan tanggung jawab,” pungkas Zulfadhli.
Editor: Redaksi
