Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus menunjukkan komitmen dalam menciptakan kebijakan strategis yang berpihak pada masyarakat guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah.n̈
Hal itu disampaikan Plt. Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, saat memberikan sambutan dalam acara Aceh Economic Forum yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Aceh di Ballroom The Pade Hotel, Kamis (16/1/2025).
Menurut Diwarsyah, sejumlah program strategis telah digulirkan oleh Pemerintah Aceh, termasuk pelatihan keterampilan kerja dan pemberian akses permodalan kepada pelaku UMKM.
Selain itu, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas, mengingat pentingnya kedua sektor tersebut dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan kompetitif.
“Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus didorong untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan,” ujar Diwarsyah.
Ia juga menjelaskan, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2023, yang mengatur penggunaan produk-produk lokal Aceh oleh Bupati/Walikota, instansi vertikal, SKPA, BUMN/BUMD, serta sektor jasa hospitality.
“Instruksi ini bertujuan mempromosikan dan meningkatkan penggunaan produk Aceh dalam kegiatan kedinasan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mengendalikan inflasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Diwarsyah juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, dunia usaha, dan akademisi, untuk mencapai hasil yang optimal
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi antara sektor publik dan swasta menjadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kemitraan ini harus mencakup pendampingan usaha kecil, pengembangan infrastruktur konektivitas, serta peningkatan literasi keuangan di masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Rony Widijarto, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi di Aceh sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Menurut Rony, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Aceh. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor pertanian melalui digitalisasi dan mekanisasi.
“Selama ini, banyak hasil pertanian Aceh diolah di Sumatra Utara. Penting bagi kita untuk mengembangkan industri hilirisasi pertanian di Aceh,” ungkap Rony.
Ia optimistis, jika hilirisasi dan peningkatan produksi pertanian dapat terwujud, pertumbuhan ekonomi Aceh akan terus mengalami peningkatan.
Acara Aceh Economic Forum juga diisi dengan diskusi yang menghadirkan narasumber seperti Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, Safuadi; Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Lampung, Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc; Kepala BPS Aceh, Ahmadriswan; dan Ketua ISEI Aceh, Aliasuddin. (MC Aceh/01)
